UU 61 tahun 2024 tentang Perubahan UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Kementerian diubah dengan UU 61 tahun 2024 tentang Perubahan UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akan ada pergantian kepemimpinan negara dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024.

Kementerian adalah para pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga Kementerian menjadi hak khusus presiden untuk memanajemennya. Hal ini dalam jumlah diatur dan dibatasi dengan Undang-Undang Kementerian. Nah karena ada kebutuhan yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada dalam masyarakat tentu saja diperlukan strategi baru untuk mencapainya, dalam hal ini adalah jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo. Maka untuk itu diperlukan dasar hukum sehingga diperlukan adanya perubahan UU Kementerian untuk dapat menyesuaikan dengan keperluan Pemerintahan yang baru.

Apa Isi Penjelasan Umum UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?

UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam alasan penerbitannya dalam pertimbangan. Pertimbangan apa yang membuat UU Kesehatan yang baru ini harus dikeluarkan?. Pertimbangannya adalah:

Apa saja UU yang dicabut oleh UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?

Helo Bolo, Undang-Undang Kesehatan melakukan perubahan masif, tak hanya itu UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mencabut 11 Undang-Undang terdahulu yang berhubungan dengan urusan Kesehatan.

Apa saja UU yang dicabut oleh UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?

Apa saja UU yang dicabut oleh UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?. Undang-Undang yang dicabut UU Kesehatan ada dalam Pasal 454 yakni:

UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Helo Bolo, saat ini kita sajikan UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang ini penting untuk memastikan apa saja dan bagaimana tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan kita yang sesuai dengan Konstitusi. Meskipun sudah lama kita merdeka, namun penggunaan hal ini pun harus dipastikan dan memiliki payung hukum yang jelas.

UU 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Halo bolo, ekstrakurikuler ini sangat menarik ya tentang Pramuka atau Praja Muda Karana. Namun entah bagaimana denger-denger ekskul ini dihapus ya, semoga saja tidak. Padahal Gerakan Pramuka ini memiliki Undang-Undang, yakni UU Gerakan Pramuka atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

UU 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan

Hai Bolo kali ini kita sajikan UU Keolahragaan yang penting bagi anak muda, tukang olahraga, atlit, penggemar olahraga, sekolah dan banyak lagi yakni UU 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan ini tentunya memiliki harapan agar prestasi olehraga negara kita mampu menembus tingginya persaingan dan kompetisi olaharaga di atas tingkat nasional. Namun itu ya tergantung kita-kita juga bolo... jika memang punya bakat dan kemampuan yang jos, pasti kita mampu tembus berlaga di tingkat internasional. Jangan malu-malu ah... tunjukkan potensimu bolo.

Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia: Panduan Lengkap

Bolo Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UndanUndnag Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Kita harus tahu hal ini mengingat bahwa Undang-Undang masih memerlukan aturan dibawahnya agar bisa menjadi operasional.

Mengapa harus ada Tata Urutan Perundang-undangan?

Ini sulit bolo, tapi logikanya bahwa setiap aturan tentu harus memiliki logistik anggaran dan pihak yang mengawasi dan bertanggungjawab. Jadi harus ada spesialisi dalam eksekusi aturan tersebut bolo.

Pentingnya Membaca Undang-Undang bagi Anak Muda

Pendahuluan

Di era digital ini, kesadaran hukum di kalangan anak muda menjadi semakin penting. Membaca undang-undang bukan hanya tugas para ahli hukum, tetapi juga penting bagi setiap warga negara, termasuk anak muda. Artikel ini akan membahas mengapa membaca undang-undang penting bagi anak muda dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam masyarakat.

UU 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen

Halo bolo mari kita melek tentang Landas Kontinen. Hal ini penting loh bolo, bukan tentang ekspor sedimen pasir itu. Namun tentang Undang-Undangnya, yaitu UU 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen.

Pentingnya Membaca Undang-Undang di Indonesia

Bolomu mau sharing tentang Pentingnya Membaca Undang-Undang di Indonesia. Siapa bilang tidak penting. Banyak urusan yang perlu kita pahami semisal mau mendirikan perusahaan, atau minimalnya buka usaha atau jadi karyawan, kita harus tahu dulu hak dan kewajiban kita. Agar bisa bekerja dengan nyaman.

Jika mau mendirikan usaha misalnya, membaca peraturan perundang-undangan sangatlah penting karena kita akan ketemu dengan perijinan dan pajak bolo. Jadi sungguh penting membaca undang-undang untuk melakukan pergerakan ekono maupun berusaha apapun di Indonesia. Jadi begitu ya bolo tercintah.

UU 20 tahun 2023 tentang ASN

Pemerintah mengubah lagi UU ASN. UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dicabut dan digantikan dengan UU 20 tahun 2023 tentang ASN. Apa saja perubahan dan perbaikannya bolo, sampaikan di komentar ya.

Panduan Membaca Undang-Undang yang Baik dan Benar

Hai bolo, membaca undang-undang itu mudah-mudah sulit, kita perlu memahami banyak hal. Tentu saja yang penting adalah apa keperluan kita sampai harus membaca undang-undang. Apakah untuk Ujian, untuk membanngun perusahaan dan sebagainya. Tulisan pendek ini semoga berarti, yaitu Panduan Membaca Undang-Undang yang Baik dan Benar.

UUD 1945

Ini adalah dasar landasan kita bernegara bolo. UUD 1945 dalam Satu Naskah. Menjadi satu naskah karena mengalami 4 kali perubahan bolo. Ceritanya memang begitu, negara bertumbuh memerlukan organ-organ baru untuk menangani berbagai urusan penting. Jadi diperlukan landasan hukum jelas yang harus ada dalam Konstitusi Dasar begitu bolo...

UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halo bolo tahukah kamu apa arti perkawinan. Perkawinan diatur dengan Undang-Undang. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian Perkawinan yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

Keren bolo, untuk mengantisipasi stunting perlu dibuatkan Undang-Undang, dan tentunya bukan hanya itu. Benar memang Fase seribu hari Pertama Kehidupan perlu disiapkan dengan matang untuk menjadikan sosok manusia berkualitas. Ibu dan anak adalah aset bangsa tidak ternilai. Begitulah kesan pertama terhadap UU 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Semoga saja negara memfasilitasi dan memberikan bantuan tercapainya hal baik untuk ibu dan anak ini.

Isi UU 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasinal tahun 2025-2045 telah disahkan Presiden Jokowi pada 13 September 2024 dengan tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

UU 59 tahun 2024 tentang RPJP Nasional 2025-2045

Presiden Joko Widodo mengesahkan UU 59 tahun 2024 tentang RPJP Nasional 2025-2045 pada tanggal 13 September 2024 di Jakarta. UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 - 2045 ini ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194. Penjelasan UU 59 tahun 2024 ini ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987. Sebagaimana kita ketahui bersama Undang-Undang RPJP Nasional ini diundangkan oleh Mensesneg Pratikno pada hari dan tanggal yang sama di Jakarta.