Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia: Panduan Lengkap

Bolo Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UndanUndnag Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Kita harus tahu hal ini mengingat bahwa Undang-Undang masih memerlukan aturan dibawahnya agar bisa menjadi operasional.

Mengapa harus ada Tata Urutan Perundang-undangan?

Ini sulit bolo, tapi logikanya bahwa setiap aturan tentu harus memiliki logistik anggaran dan pihak yang mengawasi dan bertanggungjawab. Jadi harus ada spesialisi dalam eksekusi aturan tersebut bolo.

Pengertian Tata Urutan Perundang-undangan

Tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah sistem hierarki yang mengatur jenis dan kedudukan peraturan perundang-undangan. Sistem ini penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia1:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Peraturan Presiden (Perpres)
  6. Peraturan Daerah (Perda)
  7. Peraturan Daerah Provinsi
  8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Prinsip-prinsip dalam Tata Urutan Perundang-undangan

Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Lex Specialis Derogat Legi Generali: Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Lex Posterior Derogat Legi Priori: Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Pentingnya Tata Urutan Perundang-undangan

Tata urutan perundang-undangan memastikan bahwa setiap peraturan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Memahami tata urutan perundang-undangan di Indonesia sangat penting bagi setiap warga negara, terutama bagi mereka yang terlibat dalam bidang hukum dan pemerintahan. Dengan memahami hierarki ini, kita dapat memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Begitulah mengenai Tata Urutan Perundang-undangan di negara kita bolo.

Apakah ada aspek tertentu dari tata urutan perundang-undangan ini yang ingin Anda ketahui lebih lanjut?, tulis di komentar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 diluncurkan pada 14 Oktober 2024 oleh Kemenko PMK. SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama ...