UU 61 tahun 2024 tentang Perubahan UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Kementerian diubah dengan UU 61 tahun 2024 tentang Perubahan UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akan ada pergantian kepemimpinan negara dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024.

Kementerian adalah para pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga Kementerian menjadi hak khusus presiden untuk memanajemennya. Hal ini dalam jumlah diatur dan dibatasi dengan Undang-Undang Kementerian. Nah karena ada kebutuhan yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada dalam masyarakat tentu saja diperlukan strategi baru untuk mencapainya, dalam hal ini adalah jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo. Maka untuk itu diperlukan dasar hukum sehingga diperlukan adanya perubahan UU Kementerian untuk dapat menyesuaikan dengan keperluan Pemerintahan yang baru.

Apa Isi Penjelasan Umum UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?

UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam alasan penerbitannya dalam pertimbangan. Pertimbangan apa yang membuat UU Kesehatan yang baru ini harus dikeluarkan?. Pertimbangannya adalah:

Apa saja UU yang dicabut oleh UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?

Helo Bolo, Undang-Undang Kesehatan melakukan perubahan masif, tak hanya itu UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mencabut 11 Undang-Undang terdahulu yang berhubungan dengan urusan Kesehatan.

Apa saja UU yang dicabut oleh UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?

Apa saja UU yang dicabut oleh UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan?. Undang-Undang yang dicabut UU Kesehatan ada dalam Pasal 454 yakni:

UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Helo Bolo, saat ini kita sajikan UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang ini penting untuk memastikan apa saja dan bagaimana tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan kita yang sesuai dengan Konstitusi. Meskipun sudah lama kita merdeka, namun penggunaan hal ini pun harus dipastikan dan memiliki payung hukum yang jelas.

UU 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Halo bolo, ekstrakurikuler ini sangat menarik ya tentang Pramuka atau Praja Muda Karana. Namun entah bagaimana denger-denger ekskul ini dihapus ya, semoga saja tidak. Padahal Gerakan Pramuka ini memiliki Undang-Undang, yakni UU Gerakan Pramuka atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.